Panduan Lengkap Lapor Pajak untuk NGO/Yayasan 2025

Lapor pajak adalah kewajiban setiap entitas yang memiliki aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk Non-Governmental Organization (NGO) atau organisasi non-pemerintah. Meskipun NGO tidak berorientasi pada profit, tetap ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi agar organisasi tetap transparan dan kredibel.

Lapor pajak bagi NGO menjadi penting karena:

1. Kepatuhan terhadap regulasi – Memastikan NGO berjalan sesuai aturan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan ini mencakup pendaftaran NPWP, pemotongan dan lapor pajak sesuai jenisnya, serta kepatuhan terhadap audit keuangan. Dengan mematuhi regulasi perpajakan, NGO dapat menjalankan kegiatannya tanpa hambatan hukum. Selain itu, kepatuhan ini juga menunjukkan transparansi organisasi dalam mengelola keuangan, yang penting bagi kelangsungan operasional jangka panjang.
2. Meningkatkan kredibilitas – Mempermudah kerja sama dengan donatur dan mitra baik dari dalam maupun luar negeri, cenderung lebih percaya kepada NGO yang memiliki tata kelola keuangan yang baik, termasuk kepatuhan pajak. Organisasi yang rutin melaporkan pajak dengan benar menunjukkan profesionalisme dan akuntabilitas, sehingga lebih mudah mendapatkan pendanaan dan membangun kemitraan strategis.
3. Menghindari sanksi – Mencegah denda akibat keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan pajak dapat berakibat pada denda administrasi yang membebani keuangan NGO. Selain itu, NGO yang tidak memenuhi kewajiban pajak berisiko dikenai sanksi lebih serius, seperti pembekuan NPWP atau hambatan dalam transaksi keuangan.

Jenis Pajak yang Berlaku untuk NGO

Meskipun NGO bukan badan usaha komersial, beberapa pajak tetap perlu diperhatikan, antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

• PPh Pasal 21: Pajak atas gaji dan honorarium pegawai atau pekerja lepas di NGO.
• PPh Pasal 23: Pajak atas pembayaran jasa kepada pihak ketiga, misalnya konsultasi atau pelatihan.
• PPh Pasal 25 dan 29: Jika NGO memiliki usaha sampingan yang menghasilkan pendapatan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• Jika NGO memberikan layanan atau menjual barang tertentu yang dikenai PPN.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

• Jika NGO memiliki atau menyewa kantor dan properti lainnya.

Cara Lapor Pajak untuk NGO

1. Persiapkan Dokumen yang Dibutuhkan

Sebelum melakukan pelaporan pajak, NGO perlu menyiapkan beberapa dokumen penting, seperti:

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NGO
• Laporan keuangan tahunan
• Bukti pemotongan pajak (jika ada)
• Dokumen transaksi keuangan

2. Hitung Pajak yang Harus Dibayar

Pastikan setiap pajak yang dikenakan telah dihitung dengan benar. Jika NGO memiliki pegawai, potongan PPh 21 harus disetor dan dilaporkan secara berkala. Begitu pula dengan pajak lainnya.

3. Gunakan e-Filing untuk Pelaporan Pajak

Untuk memudahkan pelaporan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan sistem e-Filing, yang memungkinkan NGO untuk melapor pajak secara online melalui situs resmi DJP. Langkah-langkahnya:

1. Masuk ke laman DJP Online (https://djponline.pajak.go.id/)
2. Login dengan NPWP dan kata sandi
3. Pilih menu Lapor dan klik e-Filing
4. Isi formulir sesuai dengan jenis pajak yang akan dilaporkan
5. Unggah dokumen pendukung jika diperlukan
6. Kirim dan simpan bukti pelaporan

4. Perhatikan Batas Waktu Pelaporan Pajak

Penting untuk tidak melewatkan tenggat waktu pelaporan pajak agar tidak terkena sanksi. Berikut adalah jadwal umumnya:

• PPh 21: Setiap bulan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
• PPh 23: Setiap bulan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
• PPh Badan: Setiap tahun, paling lambat akhir April tahun berikutnya.
• Pajak lainnya: Sesuai ketentuan yang berlaku.

Tips Mempermudah Lapor Pajak bagi NGO

1. Gunakan Jasa Konsultan Pajak – Jika NGO mengalami kesulitan dalam memahami regulasi pajak, menggunakan jasa konsultan pajak bisa menjadi solusi.
2. Gunakan Software Akuntansi – Beberapa aplikasi dapat membantu mencatat transaksi keuangan dan mempermudah penghitungan pajak.
3. Simpan Arsip dengan Rapi – Simpan seluruh bukti transaksi dan pembayaran pajak untuk memudahkan audit atau pemeriksaan.
4. Edukasi Tim Keuangan – Pastikan tim keuangan NGO memahami peraturan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan. Tim keuangan NGO juga bisa mengikuti pelatihan keuangan seputar Coretax maupun perpajakan yang diselenggarakan oleh Re.Search.

Lapor pajak bagi NGO adalah bagian penting dari tata kelola yang baik. Dengan memahami jenis pajak yang harus dibayarkan, menggunakan sistem e-Filing, dan mengikuti regulasi yang berlaku, NGO dapat memastikan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga kredibilitas di mata donatur dan mitra. Mengelola pajak dengan baik juga akan membantu NGO beroperasi lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pelajari Lebih Lanjut tentang Perubahan Ketentuan Perpajakan untuk NGO

Pastikan NGO Anda selalu patuh terhadap regulasi perpajakan terbaru! Pelajari lebih dalam mengenai perubahan aturan pajak yang berdampak pada organisasi Anda melalui modul "Bedah Perubahan Ketentuan Perpajakan sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)" di Re.Search.