Deadline: 18 November, 2024
Pemerintah Indonesia telah menerima pembiayaan dari Bank Dunia untuk mendanai Proyek Pengembangan Perkotaan Nasional (NUDP). Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bermaksud menggunakan sebagian dana tersebut untuk layanan konsultasi.
Layanan konsultasi untuk Rencana Kota Terpadu (Integrated City Plan/ICP) di bawah NUDP sangat penting untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan meningkatkan mobilitas melalui pemukiman yang padat dan terintegrasi. ICP akan selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan nasional serta berfokus pada infrastruktur, fasilitas, dan prioritas investasi. Ini berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan tata ruang dan pembangunan, membimbing kota-kota untuk menjadi lebih inklusif dan tangguh. ICP akan mengadopsi standar dan prinsip global yang akan membentuk Rencana Investasi Modal (CIP) di bawah NUDP. ICP akan diterapkan di 10 kota peserta yang terpilih, yang akan diorganisasikan di bawah tiga wilayah berikut: i) Sumatera dan Kalimantan; ii) Jawa; dan iii) Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Layanan konsultasi (“Layanan”) mencakup tiga kontrak terpisah yang akan diperoleh dalam Paket 1, Paket 2, dan Paket 3, untuk pengembangan rencana kota terpadu di 10 kota dalam wilayah masing-masing. Setiap kontrak mencakup tugas-tugas berikut: a. Memahami Rencana Pengembangan Perkotaan dan Pemosisian Kota; b. Pedoman Pengembangan Distrik di Area Prioritas Pilot, dan c. Persiapan Studi Kelayakan Awal dan Desain Dasar. Kegiatan ini harus dikoordinasikan dan mengikuti konsep/metodologi yang akan dikembangkan di bawah paket Integrated City Planning (ICP): Desain Konsep untuk Area Terpilih di 10 Kota Strategis. Rincian Kerangka Acuan (TOR) untuk penugasan ini tersedia di https://spseicb.pu.go.id/eproc-icb/.
Layanan diharapkan dilaksanakan selama 12 bulan. Perkiraan total tenaga ahli/profesional yang dibutuhkan untuk Paket 1 adalah sekitar 239 bulan. Perkiraan total tenaga ahli/profesional yang dibutuhkan untuk Paket 2 adalah sekitar 122 bulan. Perkiraan total tenaga ahli/profesional yang dibutuhkan untuk Paket 3 adalah sekitar 303 bulan.
BPIW kini mengundang perusahaan konsultan yang memenuhi syarat (“Konsultan”) untuk menyatakan minatnya dalam memberikan Layanan ini. Konsultan yang berminat harus memberikan informasi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kualifikasi dan pengalaman yang relevan untuk melaksanakan layanan tersebut, yaitu profil perusahaan dan deskripsi proyek serupa, termasuk judul proyek, lokasi proyek/negara, nama Klien, jenis layanan yang diberikan, periode kontrak, jumlah kontrak, tanggal mulai dan selesai, serta deskripsi singkat layanan yang diberikan.
Kriteria daftar pendek untuk setiap paket adalah: pengalaman relevan perusahaan dalam 10 tahun terakhir di bidang-bidang kunci berikut: a. Kebijakan dan strategi infrastruktur perkotaan di tingkat nasional/negara bagian; b. Perencanaan perkotaan dan regional; c. Perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur; d. Perencanaan penggunaan lahan perkotaan; e. Perencanaan bangunan dan pengembangan; f. Studi kelayakan awal dan/atau studi kelayakan di tingkat infrastruktur atau area; g. Desain dasar; dan h. Desain dan pemodelan perkotaan.
Selain itu, agar suatu perusahaan dipertimbangkan untuk masuk daftar pendek untuk lebih dari satu paket kontrak, perusahaan tersebut harus telah menyelesaikan setidaknya satu kontrak dengan nilai tidak kurang dari US$ 5 juta yang mencakup bidang keahlian yang diperlukan di atas dalam 10 tahun terakhir. Para Ahli Kunci tidak akan dievaluasi pada tahap daftar pendek.
Perhatian para Konsultan yang berminat diarahkan ke Bagian III, paragraf 3.14, 3.16, dan 3.17 dari "Regulasi Pengadaan untuk Peminjam IPF" Bank Dunia Juli 2016, yang direvisi pada November 2017 dan Agustus 2018 ("Regulasi Pengadaan"), yang menetapkan kebijakan Bank Dunia mengenai konflik kepentingan.
Konsultan dapat bekerja sama dengan perusahaan lain (maksimal 4 perusahaan) dalam bentuk kemitraan atau sub-konsultansi untuk meningkatkan kualifikasi mereka. Dalam hal asosiasi, EOI harus secara eksplisit menyebutkan apakah asosiasi tersebut berbentuk Kemitraan (semua anggota akan bertanggung jawab bersama dan bertanggung jawab penuh atas seluruh penugasan), atau Sub-konsultansi. Dalam kasus kemitraan, perusahaan anggota yang ditunjuk untuk mewakili kemitraan harus diidentifikasi dengan jelas. Semua mitra dalam kemitraan akan bertanggung jawab bersama dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kontrak, jika dipilih. Hanya kualifikasi dan pengalaman anggota kemitraan, bukan sub-konsultan, yang akan dipertimbangkan dalam proses evaluasi EOI.
Konsultan akan dipilih sesuai dengan metode Pemilihan Berdasarkan Kualitas dan Biaya (QCBS) yang diatur dalam Regulasi Pengadaan. Kontrak untuk setiap paket akan ditandatangani setelah persetujuan perpanjangan proyek.
Perusahaan konsultan yang berminat diharuskan mengakses sistem pengadaan elektronik (SPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendaftar dan mengajukan EOI [http://spseicb.pu.go.id/eproc-icb/]. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di alamat di bawah ini selama jam kerja 07.30 AM hingga 04.00 PM waktu Jakarta (GMT+7).
Ekspresi minat harus diserahkan secara elektronik melalui sistem SPSE ICB Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paling lambat 9 September 2024.
Kepada: Tim Pengadaan Khusus (Pokja Pemilihan) 58 TPBJK Sektor Permukiman dan Perumahan Alamat: Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon: +62 21 7226277 Email: pokja58_2024@pu.go.id Situs web: www.pu.go.id atau https://spseicb.pu.go.id/eproc-icb/
Batas Waktu Pengajuan
9 September 2024 16:00
